FRI WEST PAPUA DAN AMP AKAN DEMO DI KANTOR PBB JAKARTA

Ilustrasi aksi – Jubi/Dok. 

YAMEKAABII NEWS, Jayapura– Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI- West Papua) dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) bersama berbagai organisasi dan individu menggelar aksi damai di halaman Kantor Perwakilan PBB di Jakarta, Jumat (3/3/2017).

Koordinator aksi, Samsi Mahmud mengatakan, aksi rencanya akan dimulai pukul 10:00 Waktu Indonesia Barat (WIB) dan akan diikuti kurang lebih 50an orang. Aksi ini merupakan bentuk dukungan terhadap tujuh negara Pasifik yang akan membawa masalah Papua dalam Sidang ke-34 Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss.

“Target aksi di depan Gedung Perwakilan PBB di Jakarta. Kami memberikan dukungan terhadap tujuh negara Pasifik. Kami berharap, masalah-masalah Papua di antaranya pelanggaran HAM harus dimasukkan dalam sidang PBB,” kata Samsi via teleponnya kepada Jubi, Kamis (2/3/2017).

Dia juga berharap agar tujuh negara Pasifik memasukkan persoalan Papua Barat sebagai daerah dekolonisasi di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Negara jajahan dan mendorong agar PBB membicarakan penentuan nasib sendiri bagi West Papua,” katanya.

Lebih lanjut kata dia, upaya penyelesaian konflik Papua terus dilakukan rakyat Papua maupun kelompok-kelompok HAM nasio­nal dan masyarakat internasio­nal melalui mekanisme nasional maupun internasional pada setiap forum internasional.

Menurut FRI WP bahwa pihak aparat (TNI dan Polri) telah menjadi alat negara paling ampuh guna menghalau gejolak perlawan Rakyat Papua yang menghendaki kemerdekaan sepenuhnya. Ber­bagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap Rakyat Papua terjadi akibat kekekerasan aparat Indonesia di Tanah Papua.

Urgensi penyelesaian HAM di Papua ini merupakan agenda yang sangat mendesak mengingat kondisi HAM di Papua semakin memburuk. Urgensi kasus Papua inilah yang menjadi agenda utama tujuh negara Pasifik membuat pernyataan bersama yang akan disampaikan dalam forum High Level Segment Dewan HAM PBB & mendesak Dewan HAM PBB mengeluarkan laporan tentang situasi HAM di Pa­pua, pernyataan bersama ini akan dilakukan  pada 02 Maret 2017 (waktu Jenewa).

“Unsur-unsur dalam FRI-West Papua AMP juga akan menyerukan kepada cabang di daerah menggelar aksi solidaritas bersama kawan-kawan di Jakarta, mendukung persoalan yang akan dibawa dalam sidang Jenewa,” ujarnya.

Dalam Sidang ke-34 Dewan HAM PBB, Rabu (1/3/2017) di Jenewa, Swiss, tujuh negara yang tergabung dalam Koalisi Kepulauan Pasifik untuk West Papua (PCWP) yang diwakili Vanuatu meminta Dewan HAM PBB memerintahkan Komisioner Tinggi HAM PBB agar membuat laporan terkonsolidasi terkait situasi sebenarnya West Papua.

Hon Ronald Kay Warsal, Menteri Kehakiman dan Pemba­ngunan Komunitas Vanuatu dalam sidang itu mengatakan, mencermati berbagai pelanggaran (HAM) dan lambatnya tindakan pemerintah Indonesia, pihaknya menyerukan kepada Dewan HAM PBB untuk meminta Komisioner Tinggi HAM membuat laporan terpadu atas situasi aktual di West Papua.

“Beberapa pernyataan dari pemegang mandat Dewan HAM PBB belum lama ini terkait pelanggaran HAM serius yang dilakukan Indonesia terhadap masyarakat asli Papua, tidak kunjung mendapat respon tindak lanjut dari Pemerintah Indonesia,” kata Warsal.

Pihaknya juga meminta PBB menaruh perhatian pada pelanggaran HAM negara Indonesia lainnya di West Papua, termasuk komunikasi dari Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD), yang merujuk pada pembunuhan dan penangkapan orang-orang Papua.

Selain itu menurut FRI West Papua, pada dekade 1980an hingga 1990an, tepatnya 26 April 1984, terjadi pembunuhan terhadap tokoh budaya dan antropolog Papua, Arnold Cle­mens Ap. Pembunuhan itu disertai pengungsian besar-besaran ke Papua New Guinea (PNG). Kemudian pembunuhan terhadap Dr. Thomas Wanggai pada 13 Maret 1996. Pada 10 November 2001 terjadi pembunuhan terhadap Ketua Dewan Presidium Papua (DPP) Theys Hiyo Eluay. Pada 14 Juni 2012 terjadi pe­nembakan kilat terhadap Ketua I Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Mako Tabuni.

Selain itu, terjadi juga penangkapan terhadap aktivis KNPB Wamena dan penembakan kilat terhadap Kordinator Komisariat Militan KNPB Pusat Hubertus Mabel pada tanggal 16 Desember 2012 di Wamena. Pada tanggal 8 Desember 2014 terjadi pembunuhan luar biasa, yang masuk kategori pelanggaran HAM berat, di Paniai mengakibatkan 22 orang masyarakat sipil, di antaranya empat orang siswa SMA, meninggal dunia, dan 17 lainya luka-luka kritis.

Kemudian, kisruh di Dogiai yang terjadi pada pertengahan November 2016 sampai 24 Januari 2017, yang berawal dari sweeping yang berlebihan oleh TNI-Polri, mengakibatkan dua orang pemuda meninggal dunia dan belasan lainnya luka-luka kritis.

Begitu pula saat pemerintah Indonesia menerbitkan ijin eksplorasi dan eksploitasi tambang Freeport melalui Kontrak Karya I yang diterbitkan pada 7 April 1967 dan masyarakat Pa­pua Barat tak dilibatkan. Padahal status West Papua belum secara resmi diakui internasio­nal sebagai bagian dari wilayah Indonesia.

Hingga kini, di tengah kisruh antara Indonesia dan Perusahaan Tambang Freeport, antara nasio­nalisasi perusahaan (IUPK) dan perpanjangan Kontrak Karya. Selanjutnya di Kabupaten Intan Jaya tercatat 600 orang luka parah dan enam orang meninggal dunia akibat konflik dalam Pesta Demokrasi Pemilihan Kandidat Kepala Daerah (PILKADA), yang berlangsung sejak 21 sampai 25 Februari 2017.

Maka, Front Rakyat Indonesia untuk West Papua bersama Aliansi Mahasiswa Papua menuntut dan mendesak PBB beserta pemerintahan Jokowi-Jk. untuk segera pertama memberikan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa West Papua. Kedua tutup Freeport dan berikan Hak penentuan nasib sendiri dan ketiga usut tuntas kasus pelanggaran HAM di Papua. Keempat menarik militer (TNI dan Polri) organik dan non organik dari Tanah Pa­pua (Papua Barat) dan kelima usut tuntas aktor konflik sengketa Pilkada di Intan Jaya. (*)

Sumber: http://tabloidjubi.com