Oleh : Andy Badii
YAMEKAABII NEWS, P a n i a i - Sejumlah Fasilitas Sekolah Dasar (SD) di Pedalaman Papua yang jauh dari ibu Kota Kabupaten sudah tidak layak untuk digunakan tempat proses belajar mengajar.
Karena Pemerintah dewasa ini melihat pendidikan setengah mata. Sementara sumber daya manusia(SDM) menjadi faktor utama dalam proses pembangunan di segala bidang. Sebenarnya tidak tersedianya Guru, Sarana Prasarana, Gedung Sekolah yang tidak memadai itu disebabkan oleh beberapa faktor.
1. Terkait dengan kebijakan Pemerintah. Di Undang – Undang Otonomi Khusus (Otsus) bahwa meningkatkan taraf Pendidikan mulai dari tingkat yang paling bawah sampai pada Pendidikan Strata paling tinggi.
Pemerintah Republik bikin pemekaran banyak - banyak tetapi Pemerintah tidak memikirkan bagaimana potensi lapangan seperti sarana dan prasarana. Ketika kita mendengar seperti ini maka simpulkan bahwa Pemerintah belum serius melaksanakan Undang – Undang (UU) Otonomi Khusus (Otsus) No. 21 Tahun 2001. Ini Sebuah kebijakan dan proteksi kurang optimal kepada Orang Asli Papua (OAP). Sebuah indikator penting dan lemahnya didalam regulasi Pemerintah sendiri terutama bagaimana sistem penyelenggaraan Pendidikan baik di tingkat nasional tapi juga di tingkat lokal itu masih lemah.
Dalam arti bahwa spesialisasi – spesialisasi Pendidikan itu sampai hari ini karena Pemerintah bikin Pemekaran banyak – banyak, tanpa akses yang memadai terutama bagi para Pengajar . Pemerintah juga lemah dalam hal mengawasi Guru – Guru yang memang profesi mereka sebagai Guru tetapi justru Pemerintah memberikan ruang kepada mereka untuk memberikan kebebasan memilih untuk bekerja di birokrasi.
Ketika Wartawan Bintang Papua menemui seorang Akademisi tapi juga Pemerhati Pendidikan di tanah Papua Dominggus Pigai,S.Ip, MA beberapa waktu lalu di Post VII Sentani Jayapura membeberikan Pendidikan di tanah Papua di erah OTSUS sudah gagal.
Lebih lanjut Pigay, mengatakan bahwa Ini sebuah kelemahan Pemerintah setempat sebenarnya Pemerintah musti harus tegas tidak memberikan ijin kepada Guru – Guru tetapi Guru tetap mengabdi sebagai Guru. Untuk hal seperti itu maka kabijakan Pemerintah untuk meningkat insentif kepada Guru – Guru. Impikan sebuah masa depan yang gemilang, impikan sebuah daerah yang maju maka memikirkan bagaimana berpikir Sumber Daya Manusia (SDM).
Selain itu kemunduran Pendidikan di tanah Papua karena Pemerintah sendiri lepas kontrol terutama Dinas terkait yaitu Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan di setiap Kabupaten itu tidak melaksanakan kontrol terutama supervisi – supervisi Pengawas Lapangan tidak mendukung dengan fasilitas. Sebenarnya untuk Pengawas Lapangan harus memberi segala fasilitas yang memadai, kendaraan yang memadai untuk mereka, rumah yang memadai, tunjangan insentif yang baik. Ketika memikirkan Guru secara utuh maka semua orang akan bersaing menjadi Guru semua.
Selain itu kemunduran Pendidikan di tanah Papua karena Pemerintah sendiri lepas kontrol terutama Dinas terkait yaitu Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan di setiap Kabupaten itu tidak melaksanakan kontrol terutama supervisi – supervisi Pengawas Lapangan tidak mendukung dengan fasilitas. Sebenarnya untuk Pengawas Lapangan harus memberi segala fasilitas yang memadai, kendaraan yang memadai untuk mereka, rumah yang memadai, tunjangan insentif yang baik. Ketika memikirkan Guru secara utuh maka semua orang akan bersaing menjadi Guru semua.
Melihat realita yang ada bahwa hari ini insentif Guru kecil, dibandingkan dengan orang yang bekerja di Kantor.
“Faktor orang berlomba – lomba menjadi Dunia birokrasi ini karena insentif Guru sangat kecil. Lemahnya Pemerintah terutama Dinas terkait tidak memberika maksimal kepada para pekerja setempat. Ini sebuah mentalitas dari Guru – Guru hari ini kalau kita bandingkan Guru – Guru yang dulu yang dididik oleh belanda mereka ini berpenampilan tidak hanya mengajar, tetapi mereka ini mempunyai ketrampilan mendidik.
“Faktor orang berlomba – lomba menjadi Dunia birokrasi ini karena insentif Guru sangat kecil. Lemahnya Pemerintah terutama Dinas terkait tidak memberika maksimal kepada para pekerja setempat. Ini sebuah mentalitas dari Guru – Guru hari ini kalau kita bandingkan Guru – Guru yang dulu yang dididik oleh belanda mereka ini berpenampilan tidak hanya mengajar, tetapi mereka ini mempunyai ketrampilan mendidik.
Guru yang melalui Lembaga Pendidikan seperti di Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) mereka kurang dibekali oleh ilmu mendidik sehingga hubungan antara Guru juga renggang mengakibatkan Guru meninggalkan tempat tugas”.
Ketika masalah seperti ini apa yang Pemerintah harus buat untuk memperbaiki persoalan – persoalan ini bahwa Pemerintah harus melakukan Sinkronisasi Program, dimulai dari tingkat matang terutama kepala Distrik dengan Dinas terkait apa saja yang menjadi kebutuhan dasar dari Guru.
Sehingga hal itu harus menjadi langka Pemerintah yang serius karena ketika itu tidak dilakukan orang akan meninggalkan tempat tugas maka yang terjadi adalah akan membeli Ijasah semua. Ijasah secara ilegal akan merajalela sehingga tidak bisa bendung lagi. Sehingga ketika Pemerintah hari ini berbicara tentang pemalsuan Ijasah dihentikan maka Pemerintah sendiri berpikir bahwa sejauh mana kontribusi terhadap Guru yang maksimal terhadap Sarana dan Prasarana Sekolah mulai dari Perpustakaan, Gedung sekolah sampai kepada Kesejahtraan Guru.
Ketika Pemerintah tidak melakukan hal – hal seperti ini akan hasil generasi – genarasi yang bodoh, yang tidak mampu bersaing dan mengatur Pembangunan di Daerah. Dengan demikian masyarakat akan menjadi penonton dan ini merupakan pembunuhan manusia secara terencana karena ini pembunuhan karakter, proses pembunuhan mental dan intelektual, sehingga ini suatu kejahatan paling besar dan paling sadis.
Ketika Pemerintah tidak melakukan hal – hal seperti ini akan hasil generasi – genarasi yang bodoh, yang tidak mampu bersaing dan mengatur Pembangunan di Daerah. Dengan demikian masyarakat akan menjadi penonton dan ini merupakan pembunuhan manusia secara terencana karena ini pembunuhan karakter, proses pembunuhan mental dan intelektual, sehingga ini suatu kejahatan paling besar dan paling sadis.
Semua Dinas – Dinas yang tidak melakukan ini harus diaudit keuangan apakah melaksanakan program atau tidak. Jangan sampai dana tersebut di gunakan pada dunia birokrasi yang tidak penting tanpa langsung menentu kepada kepentingan fundamental atau hal – hal yang mendasar.
Hal ini sebuah pembunuhan yang paling sadis dari pada pembunuhan fisik, ketika orang tembak maka bunyinya bisa didengar dimana – mana tetapi ini pembunuhan fisik, mental, intelektualitas, ini kejahatan lebih terstruktur tetapi tersistimatis sehingga anak – anak itu jadi korban. Ketika anak sudah korban bagaimana kita mimpikan generasi yang melanjutkan extafet ini.
Hal ini sebuah pembunuhan yang paling sadis dari pada pembunuhan fisik, ketika orang tembak maka bunyinya bisa didengar dimana – mana tetapi ini pembunuhan fisik, mental, intelektualitas, ini kejahatan lebih terstruktur tetapi tersistimatis sehingga anak – anak itu jadi korban. Ketika anak sudah korban bagaimana kita mimpikan generasi yang melanjutkan extafet ini.
Dana Otsus Porsi Pendidikan lebih besar, tetapi dihabisi oleh Pencuri Berdasi Berbicara tentang Pendidikan maka secara tidak langsung materi berali ke Otonomi Khusus (Otsus) dimana 10 tahun lebih otsus telah bersahabat dengan Orang Papua. Di erah OTSUS salah satu bidang program prioritas adalah bidang Pendidikan.
Dana OTSUS bidang Pendidikan porsinya lebih besar dari bidang – bidang lain. Walaupun demikian Pemerintah tidak serius menangani Pendidikan secara utuh sampai pada kebutuhan mendasar para Guru.
Sekalipun porsi Pendidikan besar tetapi kalau orang – orang pengelola perencanaan itu tidak mengerti isi dari Program Pendidikan yang sebetulnya uang juga hanya sekedar uang karena mereka tidak mengerti. Porsi Pendidikan dari Dana OTSUS ini kebanyakan dijadikan dana bisnis, sehingga begitu proyek Pendidikan turun itu dilihat sebagai lahan proyek bukan lahan untuk bagaimana membangun mencerdaskan bangsa tetapi itu dilihat sebagai lahan proyek. Sehingga lahirlah pencuri – pencuri berdasi.
Sekalipun porsi Pendidikan besar tetapi kalau orang – orang pengelola perencanaan itu tidak mengerti isi dari Program Pendidikan yang sebetulnya uang juga hanya sekedar uang karena mereka tidak mengerti. Porsi Pendidikan dari Dana OTSUS ini kebanyakan dijadikan dana bisnis, sehingga begitu proyek Pendidikan turun itu dilihat sebagai lahan proyek bukan lahan untuk bagaimana membangun mencerdaskan bangsa tetapi itu dilihat sebagai lahan proyek. Sehingga lahirlah pencuri – pencuri berdasi.
Otsus sangat membantu namun hingga saat ini produknya masih belum ada bagaimana sistem Pendidikan di Papua itu diatur. Itu sebenarnya wajah dari Undang – Undang OTSUS sehingga dia belum menyediakan instrumen pelaksana tentang Pendidikan tersebut, ini baru tahapan UU.
Otsus belum menyentu Pendidikan secara baik karena orang sedang menggunakan kesempatan untuk mempercepat Pendidikan akan bagus kesadaran mulai bagus mulai basis. Bagaimana masyarakat lokal sendiri menyusun program berdasarkan kreatifitas lokal, mereka sendiri merancang sehingga betul – betul Pendidikan berbasis kearifan lokal.
Betul – betul jatuh pada konteks, uniformitas atau sistim penyeragaman Pendidikan itu yang akan membuat Pendidikan itu jadi mandul. Bagaimana rakyat sendiri merancang dengan berbasisi kepada ide - ide lokal, sehingga itu yang menjadi muatan untuk materi Pendidikan, dari aspek Kurikulum. Dengan demikian Green desainnya itu Pendidikan berbasis lokal.
Selain itu kalau memang OTSUS itu ada maka ada banyak anak – anak Papua yang mengeluh Study di Luar Negeri tetapi dipulangkan ke asal kampungnya. Ini salah satu persoalan penting karena atas nama Orang Papua sekelompok orang menggunakan itu hanya kepentingan mereka. Perilaku dan penyimpangan pelaksanaan dalam pelaksanaan Pendidikan.
Di erah otsus ini juga infrastruktur Pendidikan seperti Rumah Guru, Gedung Sekolah yang menjadi bermasalah di pedalaman Papua pada umumnya. Belum ada perhatian maka dari segi anggaran Dinas terkait adalah Pengelola anggaran itu bisa dilihat kalau kita melihat dari tempat anggaran Pendidikan tersebut berimbang dan proporsional.
Daerah – daerah yang berada pada medan dan geofrafis yang sangat sulit yang hanya membutuhkan transportasi udara biayanya besar, sehingga Pemerintah berani mengalokasikan Dana yang besar tidak bisa samakan antara kota yang bisa jangkau dengan daerah – daerah pedalaman Papua yang jangkauannya sulit. Karena semua itu pertimbangan medan, transportasi.
Hal ini Pemerintah punya catatan khusus dalam mengalokasikan anggaran daerah. Karena memang Pendidikan sudah rusak, maka harga diri anak daerah. Karena Pendidikan kacau balau tidak memenuhi syarat maka harga diri Orang Papua akan terjual .
Harus juga ada perangkat hukum yang jelas sistim perimbangan keuangan untuk pengalokasian dana. Selain itu dinas terkait mengalokasikan dana perdaerah itu berdasarkan diatas seperti jarak, siapa yang digunakan. Selama ini Guru diabaikan jadi seperti yang diuraikan adalah fakta yang terjadi di pedalaman Papua. Gaya berpikir yang hanya bernomordukan iri kita maka tidak akan sampai pada impian Orang Papua.
Lepas Kontrol :
1. Lepas kontrol dan perangkat hukumnya dilaksanakan secara penuh.
2. Pemerintah sendiri terbiasa dengan satu pola, pola itu menghancurkan sistem Pendidikan yaitu sistem Pendidikan yang memberikan dan menghormati kurikulum – kurikulum berbasis lokal itu menghancurkan.
3. Terkait dengan aspek Manajemen Pendidikan. Bahwa Guru – Guru di daerah belum pernah ada yang ikut pelatihan bagaimana kurikulum nasional yang sudah di terapkan dalam antara Daerah. Banyak sekali tidak ada kesempatan kepada Guru – Guru untuk mengikuti pelatihan, penataran, dengan program dan kebijakan yang baru. Selalu lambat. Kebijakan berubah sistem Pendidikanpun dengan sendirinya akan berubah. Itulah yang disebut lepas kontrol.
4. Belum mampu menjangkau semua stakcholder, terutama para pelaku Pendidikan didaerah untum mengikuti perkembangan Pendidikan yang sudah dirumuskan itu secara nasional.
Melihat berbagai permasalahan Pendidikan yang dialami di tanah Papua saya mengharapkan agar para pengambil kebijakan betul – betul rancang program tepat sasaran. Karena Pendidikan di Papua akan maju apabila:
1. Semua peraturan yang tertuang didalam baik peratu ran Nasional maupun peraturan dalam UU Otonomi Khusus ini dijalankan secara sinkron,
2. Dirinya berharap bahwa semua jenis Pendidikan yang ada di Papua itu menghargai karakteristik dan kearifan lokal, sehingga kurikulum bisa jalan sesuai dengan konteks,
3. Pemerintah mulai merubah carah berpikir, terutama dalam hal kebijakan Pendidikan . bahwa semua sarana prasarana , semua yang bersifat tunjangan kesejahtraan mulai diperhatikan oleh pemerintah melalui Dinas – Dinas yang sudah diberikan terkait dengan bagaimana pengalokasian anggaran yang dialokasikan harus memperhitungkan aspek pemerataan, aspek manfaat supaya bisa memberikan makna bagi Pendidikan di Tanah Papua,
4. Mulai dari sistem Pendidikan Pemerintah memulai baru yang tidak lagi mempromosikan Guru – Guru itu kepada birokrasi, tetapi bagaimana mereka ini memberikan fasilitas yang memadai kepada semua pihak. Terutama didaerah terpencil entah sarana – prasarana sampai kepada insentif Guru bahkan sejumlah Dana dilakukan secara transparan .
5. Gaya Pendidikan sistim Dangkin dan Nasaba itu sistem Pendidikan yang mendikte itu harus dirubah menjadi sistem Pendidikan yang aktif. Dengan arti kata bahwa kedua bela pihak saling berkomunikasi secara bebas.
Sehingga Pemerintah juga tidak merasa lebih hebat begitu juga kepada mereka yang menjalankan program juga tidak merasa tersisi. Tetapi mereka berada pada satu tingkatan yang sama dengan satutujuan bahwa membangun pendidikan yang baik tidak hanya ada pada posisi masyarakat saja, tidak hanya tanggungjawab masyarakat saja tetapi pemerintah juga untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Cerdas. (***)
Penulis adalah Wartawan Harian Bintang Papua Tinggal di Paniai.
