Menkopolhukam Mahfud MD menolak negosiasi dengan TPNB dan aktor di papua dalam rangka pembebasan sandera terlalu dini.
Pemerintah menolak negosiasi dengan TPNPB dan aktor aktor di Papua ini menjadi pertanyaan bagi rakyat papua.
Kenapa pemerintah Indonesia selalu takut dan menolak yang ditawarkan oleh orang Papua. Ada apa dibalik penolakan yang disampaikan pemerintah Indonesia melalui menkopolhukam?
Rakyat papua menangkap bahwa pemerintah Indonesia ingin memelihara konflik dan dampaknya mengorbankan rakyat papua terutama di kabupaten Nduga.
Penolakan menkopolhukam untuk tidak melakukan negosiasi menunjukkan bahwa negara ingin memelihara kekerasan dan konflik di Papua.
Dalam rangka pembebasan penyadaran pilot kewarganegaraan Selandia Baru pemerintah mendorong negosiasi damai demi keselamatan sandara.
Perang bukan solusi alternatif, perang dan operasi militer hanya menambah luka dan darah terhadap rakyat sipil di papua terutama rakyat di Nduga.
Penolakan negosiasi oleh pemerintah Indonesia melalui menkopolhukam bahwa tidak akan negosiasi dengan TPNPB dan aktor di papua ini menunjukkan negara punya niat jahat.
Menkopolhukam harus mempertimbangkan keselamatan sandara, keselamatan rakyat sipil tetapi juga TNI Polri. Jika tidak ingin ada korban rakyat sipil maupun militer perlu mengadakan negosiasi damai.
Karena rakyat papua maupun rakyat Indonesia menolak negosiasi dalam pembebasan sandera dengan mengedepankan operasi militer berapa anggota militer dan rakyat sipil mau dikorbankan?
Penolakan ini menunjukkan negara sengaja memelihara konflik kekerasan dan kejahatan kemanusiaan di papua.
Negara hanya mementingkan kepentingan investasi ekonomi dan eksploitasi sumber daya alam di papua daripada keselamatan nyawa manusia.
Karena operasi militer akan mengedepankan maka yang akan dikorbankan adalah anggota militer Indonesia TNI/Polri maupun rakyat sipil.
Hal ini akan menambah sederet daftar kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran HAM di papua.
Seharusnya pemerintah Indonesia mempertimbangkan usulan negosiasi yang ditawarkan untuk mencari solusi mengakhiri konflik dan demi pembebasan sandera.
Karena tuntutan TPNB jelas menurut hal politik dan pelurusan sejarah bergabung papua dalam Indonesia yang cacat hukum dan moral.
Selama pemerintah Indonesia menolak semua solusi damai yang ditawarkan maka kami menilai negara niat jahat di papua.
Selama pemerintah alergi dengan solusi perundingan atau negosiasi damai untuk mencari solusi alternatif seperti usulan referendum berarti pemerintah punya rencana memusnahkan orang asli papua secara sistematis masif dan terstruktur.
Negara tidak mampu menjamin keselamatan dan keberlangsungan hidup manusia papua, negara hanya mengutamakan kepentingan ekonomi oligarki kolonial dan kepentingan imperialisme global.
Oleh karena itu demi keselamatan manusia kami meminta kepada pemerintah Indonesia untuk tidak menolak dengan dini tetapi perlu mempertimbangkan negosiasi politik secara damai dan bermartabat karena tuntutan politik tidak akan pernah berhenti.
Solusi alternatif harus mendorong negosiasi yang difasilitasi pihak netral agar akar konflik di papua bisa diselesaikan secara adil, damai dan bermartabat demi kemanusiaan.
Ones Suhuniap.
(Jubir Nasional KNPB)
