LAPORAN RESMI DARI KNPB WILAYAH TIMIKA TENTANG KEGIATAN CAMPANYE REFERENDUM & 1000 (SERIBU) LEBIH YANG MELAKUKAN PENANDATANGANAN PETISI SECARA GLOBAL

KNPB Timika-YAMEKAABII NEWS_____Pada hari ini Sabtu, Tanggal 01 April 2017, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Timika secara resmi telah membuka Campanye REFERENDUM Secara Global dan Sekaligus Membuka Penandatanganan Petisi secara Global di Kantor OPM (KNPB-PRD) Timika West Papua Jalan Freeport Lama Timika Bendungan.

Penandatanganan petisi ini dengan secara resmi telah membuka Oleh Ketua Umum KNPB Wilayah Timika “Tn. STEVEN ITLAY” dengan beberapa Pesan Singkat Maka Rakyat Papua dan pemerintah Indonesia perlu membukitkan kesalahan-kesalahan masalah lalu yang dilakukan oleh pemerintah yaitu:

1. 1 Desember 1961 adalah: dimana rakyat West Papua Melalui Dewan New Guinea Raad Selenggarakan Konggres I Untuk melahirkan Manifesto Politk Bangsa Papua dan Lahirkan Atribut Negara West Papua.

2. 15 Agustus 1962 adalah: Perjanjian New York yang di buata atas sponsor Amerika Serikat untuk menyelesaikan masalah persengketahan antara belanda dan Indonesia atas status politk Orang papua barat Dan Tujuan Utama dari perjanjian ini adalah;
“Penyelesaian Persengketaan antara Indonesia dan belanda atas status politik bangsa papua dan untuk memberikan kesempatan kepada orang papua untuk menentukan Nasib sendiri atas masa depan kelangsungan hidup rakyat di bawa pengawasan PBB”

3. 1 Oktober 1962 adalah: Proses Peralihan Tanah papua dan Orang papua barat dari tangan belanda kepada UNTEA (PBB) dan selanjutNya UNTEA menyerahkan kepada Indonesia, dan dalam perjanjian New York 15 Agustus 1962 pasa II berbunyi; “Setelah pengesahan Resolusi yang di rujuk pada pasal I, Belanda akan menyerahkan pemerintahan wilayah pada badan Otoritas Eksekutif Perserikatan Bangsa-bangsa (UNTEA) yang di bentuk oleh dan di bawa kewenangan sekretaris jenderal pada saat kedatangan atministrator perserikatan bangsa-bangsa yang di Tunjuk sesuai pasal IV UNTEA sebaliknya menyerahkan pemerintahan kepada Indonesia sesuai pasal XII”

Peralihan Pemerintahan dari belanda kepada UNTEA (PBB) berdasarkan perjanjian New York 15 Agustus 1962 pasal II. Dengan Demikian UNTEA menjalankan tugas pemerintahan di papua barat hanya tuju bulan dari 1 Oktober 1962 sampai 1 mei 1963. Selanjutnya UNTEA menyerahkan Pemerintahan penuh kepada pemerintah Indonesia sebelum pelaksanaan PEPERA 1969 di laksanakan.

Penyerahan Atministara pemerintahan Papua Barat dari UNTEA kepada Indonesia merupakan suatu langkah yang amat memaluka.

4. 30 September 1962 adalah: Dalam perjanjian Roma Agreement 30 sep 1962 melahirkan beberapa poko-pokok penting yang, yang bertentangan dengan perjanjiaan New York 15 Agustus 1962. adalah sebgai berikut:

a) Penundahan atau pembatalan pelaksanaan PEPERA 1969
b) Indonesia menduduki papua barat selama 25 tahun terhitung 1 mei 1963 – 1988.
c) Pelaksanaan PEPERA 1969 menggunakan sistem musyawara sesuai dengan sistem Dewan Musyawarah Indonesia.
d) Laporan Akhir pelaksanaan PEPERA 1969, agar di terima secara tertutup kepada sidang Umum PBB.
e) Pihak AS bertanggung jawab menanamkan modalNya pada sejumlah BUMN di bidang Eksploitasi SDA Papua Barat.
f) AS Membiayai pembangunan Papua Barat selama 25 Tahun,melalui jaminan kepada Bank Pembangunan Asia Sebesar USD 30 Juta.
g) AS Menjamin pendanaan program Transmigrasi Indonesia ke papua barat melalalui Bank Dunia.

Perjanjian ini di tandatangani oleh tiga Negara yakni; Indonesia,Belanda dan Amerika. Dalam Perjanjian itu di tentukan bahwa indonesia berkuasa atas tanah papua selama 25 Tahun terhitung sejak 1 mei 1963. setelah itu Indonesia melepaskan Tanah Papua untuk membentuk satu pemerintahan sendiri (MERDEKA!)

5. 1 Mei 1963 adalah: Awal kemenagan bangsa Indonesia. Sebentara bagi bangsa papua adalah Awal Pemusnahan, Mengapa awal pemusnahan bagi bangsa papua….karena sebelum rakyat papua menentukan Nasib sendiri/atau Pemilihan dalam PEPERA 1969. indonesia suda Caplok wilayah papua barat menggunakan kekuatan Militer dan menjalankan Roda pemerintahan secara paksa di papua.

6. KESALAHA PEPERA 1969: Pelaksanaan PEPERA 1969 di laksanakan di papua barat sesuai dengan sistem indonesia yaitu “MUSYAWARA” tidak laksanakan sesui dengan isi penjanjian New York 15 Agustus 1962 “ONE MAN ONE VOTE” tentang hak penentuan nasib sendiri untuk menentukan masa depanNya di bawa pengawasan Internasional (PBB), tapi Dalam Pelaksanaan

Pepera atau REFERENDUM di Papua Barat pada Tahun 1969. di Menangkan Oleh Kekuatan Militer. Dengan Populasi rakyat Papua 800 (delapan Ratus juta) Orang papua Pada waktu Itu, dan yang ikut dalam REFERENDUM hanya 1.025 Orang Papua. yang tidak Ikut Memili Sebayak 699.980 Orang Papua).

Karena, pelasanaan PEPERA 1969 di lakukan menggunakan sistem Musyawara dan menggunakan kekuatan Militer sesuai dengan perintah surat telegram Pangdam bahawa

“MENGHADAPI REFERENDUM DI IRBA 1969: mempergiat segalah aktivitas di masing-masing bidang dengan mempergunakan semua kekuatan material yang Organik maupun non Organik dari angkatan darat maupun dari angkatan lain,berpegang teguh pada pedoman, REFERENDUM di IRBA 1969 harus di menangkan”

KETETAPAN HASIL PEPERA DI PBB: Sidang Pleno dari majelis Umum PBB pada tanggal 19 November 1969 telah mencatat hasil dengan perbandingan suarah 84 Pro Indonesia dan 30 Apstain.karena hasil PEPERA 1969 di anggap melanggar hukum Internasional, maka dalam sidang majelis umum PBB hanya MENCATAT tidak di sahakan karena masih ada masalh yang sangat serius, karena perdebatan dan protes yang sangat sengit oleh anggota sidang Umum majelis PBB yang di motori oleh GHANA.

dan di awali dengan Ibadah singkat. Ibadah singkat ini yang di Pimpin langsung Oleh Bpk. Pdt, ZETH WARISIO dengan pujian dan penyembahan yang sangat meriah. Dalam penyampaian FIRMAN TUHAN Ia pesan hanya satu kalimat yaitu; “Ikuti Garis Komando KNPB” jika kalau anda tidak mengikuti Komando maka kita akan MATI semua.

Lanjut dengan Pesan dan Kesan Singkat Oleh Ketua PNWP (Parlemen Nasional West Papua) Wilayah Bomberay “Tn. ROMARIO YATIPAI” melalui petisi ini juga akan mempercepatkan Papau Merdeka; Melalui Petisi ini juga kita akan mengusir Bangsa PENJAJAH Indonesia dari atas Negeri Ini karena keberadaan Mereka adalah ILEGAL di atas tanah West Papua;